Terkait TKI ILEGAL Disnaker dan Imigrasi Lamping Utara, DiPertanyakan

Laporan – Yudi Setiawan

Wartawan Tabloid TAJUK TARGET OPERASI

LAMPUNG UTARA - Awak Media Dan LSM DPD LIPAN Lampung Utara, Sambangi Disnaker dan Imigrasi, bermaksud menanyakan tentang dokumen pembuatan pasport dan tanda daftar di Instansi Pemerintah, karena diduga Pulbaket ada TKI Ilegal, yaitu pasca di amankan 7 Orang CTKI,30-11-17 Silam di Polres Lampung Utara. Saat ini sudah di pulangkan,tanpa mendapatkan ganjaran hukuman atas perbuatan para pelaku rekrut,yang mengatasnamakan PT.BM.CM PJTKI Cabang Lampung. Mininya akuntabilitas taranspransi dan bobroknya Instansi Pemerintah,yang tidak taat pada"UU RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Masih, (red).

"Bobbroknya Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dalam pencegahan dan pengawasan, pemberantasan tindak pidana peradangan orang yang telah di atur dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2017, BAB VI.Pasal.56-59. Pencegahan dini tentang tindak pidana perdagangan orang, kedua Instansi Pemerintah kecolongan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan PT.BM.CM PJTKI Cabang Lampung. Pelakunya adalah Darwis Dan Eliza.

Kurangnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang di nilai tidak kooperatif, dalam BAB VII. Pasal 59 Sampai 63, tentang Kerjasama Instansi Pemerintah bersama masyarakat dan peranserta masyarakat,dalam ikut serta mencegah memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini di ungkapkan Ketua DPD LIPAN Lampung Utara, selesai mendapatkan laporan awak media dan anggotanya setelah sambangi kedua Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Di lain pihak, apa yang di sampaikan oleh Edwin mewakili Kepala Dinas Imigrasi Bahtiar, yang di minta awak media tentang photo copy pasport a/n Deni Candra tidak dapat di berikan kecuali instansi atau kopolisian kerena dekomen negara, katanya.

Begitu juga Disnaker, tidak dapat memberi pernyataan resmi. Namun menurut salah satu Kasi Disnaker, bahwa ke 7 orang tidak terdaptar di instansi pemerintah Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Namun saat di mintai pernyataan, pihaknya tidak berani melainkan kami akan berembuk dulu dengan kepala dinas, paparnya.