Dewan Kota Makassar, Mutasi Pejabat Pemkot Tidak Perlu Nunggu Waktu Lama

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menegaskan, agar Wali Kota Makasar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto tidak perlu menunggu waktu lama terhadap rencana mutasi pejabatnya. Pasalnya, dikuatirkan akan menganggu kinerja dan kerja  para SKPD.
          Ketua Fraksi PAN, Zaenal Beta mengatakan, jika Wali Kota melakukan penilaian dengan berbasis kinerja sudah tidak perlu lagi mengulur ulur waktu sebab kinerja para SKPD-nya itu sudah bisa diketahui pada bulan Januari lalu.
          "SKPD yang tidak mampu mengikuti irama dan keinginan pemerintah Kota, sehingga tidak perlu lagi mutasi pejabat diulur ulur," jelas, Zaenal Beta, diruang Komisinya.
          Tak hanya itu,anggota komisi C itu mengaku, kinerja para SKPD juga sudah kelihatan pada saat evaluasi monitoring tri wulan pertama sehingga kalau dikatakan penilaiannya berbasis kinerja hasil rapat evaluasi itu bisa dijadikan acuang penilaian, mana SKPD yang dianggap gagal.
          "Kita tidak ingin kejadian tahun lalu terulang kembali yang berdampak pada  kerja para SKPD. Sekarang saja itu sudah bisa dipastikan kalau semua SKPD itu merasa cemas dan was was," ujarnya.
          Meski demikian, legislator tiga priode itu mengaku, mendukung sepenuhnya langkah Wali Kota melakukan mutasi untuk lebih meningkatkan lagi kwalitas pelayanan kepada masyarakat.
          "Kami yakin mutasi itu bertujuan untuk menghasilkan pejabat yang lebih baik menjalankan program WaliKota menjadi dua kali tambah baik," jelasnya.
          Seperti diketahui, Mutasi pejabat lingkup Pemkot Makassar direncanakan berlangsung pada pekan ketiga, April 2016. Gerbong mutasi nanti mencakup 212 jabatan eselon.
          Antara lain 54 Kepala SKPD, 14 Camat dan 143 Lurah. Khusus untuk posisi lurah, Pemkot Makassar menjaring aspirasi masyarakat melalui rapor publik lurah 2016. Dengan metode ini, masyarakat mendapatkan kesempatan terbuka untuk menyampaikan dukungan, kritikan atau pengalamannya bersentuhan dengan pelayanan publik di kelurahannya yang didasarkan pada fakta ataupun bukti.
          Terdapat lima poin yang menjadi fokus penilaian masyarakat di rapor publik ini. Antara lain pelayanan publik, penerapan MTR (lorong garden, drainase bersih dan kerja bakti), bebas pungutan liar, kedisiplinan lurah, kualitas Sombere (sentuhan lurah terhadap masyarakat. (al)